Tahapan Pelaksanaan Metode Penyuluhan Agama

Tahapan Pelaksanaan Metode Penyuluhan Agama

Sesuai persoalan yang diteliti, perlu dipahami lebih dahulu istilah penyuluh agama, yang lebih dikenal masyarakat. Sejak disosialisasikan pada tahun 1985, yang didasarkan pada adanya “Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985, tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Secara administrative istilah penyuluh agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan Kedinasan Kementerian Agama. Kemudian dalam perkembangan penyuluh agama ada yang ditokohkan oleh masyarakat bukan saja karena menunjukkan atau pemilihan dan diangkat oleh suatu keputusan pemerintah.

Beban tugas penyuluh agama dalam masa pembangunan dewasa ini, dituntut agar mampu menyebarkan segala aspek pembangunan melalui pintu agama agar penyuluhan dapat berhasil, maka seorang penyuluh agama harus dapat memahami materi da’wah, menguasai betul metode dakwah dan teknik penyuluhan, sehingga diharapkan seorang penyuluh agama dapat mencapai tujuan da’wah yaitu dapat mengubah masyarakat sasaran kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera lahir maupun batin. Wajar kiranya penyuluh agama diharapkan dapat berperan pula sebagai motivator pembangunan. Tugas penyuluh agama sangat penting karena pembangunan tidak semata-mata membangun manusia dari aspek lahiriah dan jasmani saja, melainkan juga membimbing dan membangun aspek rohaniah, mental spiritualnya yang dilaksanakan secara simultan.

Pelaksanaan bimbingan keagamaan yang dilakukan penyuluh agama kemudian berkembang tidak hanya di lingkungan masyarakat pada umumnya, tetapi meliputi kelompok-kelompok dalam masyarakat seperti karyawan pemerintah dan swasta keluarga ABRI, lembaga sosial, lembaga pemasyarakatan, dan kelompok masyarakat lainnya.

Dengan perkembangan tersebut para penyuluh agama yang melaksanakan bimbingan tidak hanya para pemuka agama saja melainkan juga para petugas dan karyawan Kementerian Agama, khusus bidang pendidikan agama pada masyarakat dan pemberdayaan masjid (penamas). Materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan pada dasarnya mengenai materi agama, pesan-pesan moral dan etika sebagai bidang rohaniah dan intelektual, tetapi juga bidang ekonomi.

Selain itu program-program pemerintah, khususnya program pembangunan yang perlu dilaksanakan beberapa kelompok masyarakat. Sehingga perlu dikaji pelaksanaan penyuluh agama, yang diduga memiliki banyak peranan di masyarakat, sehingga dapat diketahui seberapa besar potensi yang dimiliki penyuluh agama dalam pengembangan masyarakat islam.

Dalam pelaksanaan penyuluhan untuk pengembangan masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa tahapan :

1.        Tahapan takwin berarti pembentukan masyarakat islam, yang kegiatannya da’wah bil lisan sebagai ikhtiar sosialisasi aqidah, ukhuwah islamiah, ta’awwun dan sholat.

2.        Tanzim yaitu tahap pembinaan dan penataan masyarakat. Pada fase ini internalisasi dan eksternalisasi muncul dalam bentuk insitusionalisasi islam secara komprehensip dalam realitas sosial. Tahapan ini dimulai dari hijrah nabi Muhammad ke Madinah, yang dimulai dari pemahaman karakteristik sosial masyarakat.

3.        Taudi yaitu keterlepasan dan kemandirian dimana umat siap menjadi masyarakat mandiri atau yang disebut orang dengan istilah masyarakat madani. Pada masa ini umat menjadi mandiri, terutama secara manajerial, pada fase ini seharusnya problem agama, agama harus dipahami sebagai wacana keberdayaan` karena bagaimanapun wahyu tuhan akan berubah menjadi masalah kebudayaan, begitu disentuh oleh manusia.

Sekiranya tiga tahap itu dapat dilalui dengan baik, dapat tercipta suatu masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan siap menghadapi era globalisasi. Sehingga wacana tentang masyarakat madani dapat terwujud. Berdasarkan pada teori dan dasar pemikiran itu, muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji, sampai saat ini keberadaan penyuluh agama baik yang fungsional pegawai negeri sipil, dan penyuluh agama (pegawai tatap atau honorer yang ditokohkan masyarakat) jumlah masih belum memadai dibandingkan luas wilayah sasaran penyuluh agama, khususnya di kota Palembang. Sebab orientasi lapangan diperoleh gambaran bahwa pemberdyaan kelompok sosial yang menjadi sasaran binaan penyuluh agama dapat meningkatkan aktivitas keagamaan, sosial dan ekonomi yang benar-benar berdaya guna di masyarakat.

Fungsi Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam, secara fungsional kelembagaan dakwah harus merupakan kelembagaan “profesional kerakyatan” yaitu suatu kelembagaan yang didukung oleh sarana dan manajemen modern yang mencakup kepada pemihakan terhadap kepentingan rakyat.

Memang dalam pemberdayaan kelembagaan agama perlu memperhatikan dan mengikut sertakan masyarakat sasaran secara optimal sajalan dengan dinamika sosial. Dalam konteks ini, pemberdayaan kelembagaan Islam dapat dilakukan melalui peningkatan wawasan, keterampilan dalam pemberdayaan ekonomi produktif bagi komunitas tertentu, dengan memprioritaskan pada kemampuan manajerial pemimpin Islam pada strata menengah ke bawah, yang semakin diperlukan pembangunan masyarakat lokal. Lebih lanjut dinyatakan, kegiatannya dapat berupa pelatihan manajemen pembangunan sosial dan dialog kerja yang dilaksanakan ditingkat daerah atau pusat secara nasional. Dari aspek kebijaksanaan diperlukan upaya penggalian dan pengelolaan dana umat yang secara khusus digunakan untuk pembinaan kelompok sasaran ditingkat lokal.

Sejalan dengan itu, alternatif yang tepat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ialah penggolongan kelembagaan swadaya yang fungsional untuk menampung prakarsa dan peran serta masyarakat Islam dalam pengembangan sosial, ekonomi dan kultur bersama pada setiap komunitas. Indikator kelembagaan swadaya ini paling sedikit ada empat hal, yaitu :

1.        Memiliki kemampuan untuk melintaskan ajaran dalam realita kemasyarakatan yang kongkret dalam konteks berdaya setempat; konsolidatif, menampung seluas-luasnya anggota dari golongan masyarakat dalam suatu komunitas (kelembagaan merupakan jembatan dalam hubungan antara sub kultur).

2.        Fungsional, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, kebutuhan dan kepentingan konkrit anggota masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan alternatif (prasekolah, luar sekolah dan pendidikan orang dewasa), teknologi dan kesehatan masyarakat.

3.        Swadaya murni, mengadalkan kepada kebangkitan potensi sendiri dalam memahami kebutuhan bersama.

4.        Layak manajemen, didukung oleh suatu organisasi dan manajemen profesional serta mampu memenuhi kebutuhan operasional secara cukup dan terus menerus.

Hal itu menunjukkan, penyuluhan agama pemecahan masalah merupakan upaya yang demokratis bagi pengembangan dan peningkatan kualitas hidup sebagai bagian pemberdayaan manusia dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan objektif. Melalui penyuluhan agama pemecahan masalah dan pengembangan masyarakat seperti itu, suatu komunitas masyarakat muslim terkecil sekalipun dapat dikembangkan menjadi komunitas sosial yang mempunyai kemampuan internal yang berkembang mandiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya.

Jika merujuk pada model penyuluhan pengembangan masyarakat Islam dilakukan Hasan Albanna dengan ikhwanul musliminnya adalah dengan tahapan-tahapan :

1.        Tahapan Bisikan, pada tahapan ini penyebaran penyuluhan dengan berbicara dan meningkatkan diri sendiri, lalu menyebar ke orang-orang yang ada di sekelilingnya.

2.        Tahapan penghimpunan di seputar fikroh, lalu tahapan pengorganisasian yang menjadi sebuah tatanan.

3.        Tahapan dengan langkah-langkah tahapan kerja yang saling terjalin berkelin dan secara dinamis sepanjang zaman dengan tahapan rinci.

Tiga tahapan itu dijadikan langkah dan arahan dalam penyuluhan, dengan tujuan membangun pemerintahan Islam. Teladan dan kepemimpinan dunia sebagai bingkai penyebaran kebenaran dan kebijakan di seluruh dunia. Adapun tujuan penyuluhan untuk merubah yang dikehendaki dan diperjuangkan perwujudannya adalah perubahan secara total, yang unsur kekuatan seluruh umatnya bahu membahu, memberikan perhatian, berusaha melakukan perubahan diberbagai sektor. Kehidupan secara total yang akhirnya menuju kepada terbentuknya pemerintahan Islam yang didukung sepenuhnya oleh umat Islam yang kehidupannya diatur oleh syariat Islam. Metode pendekatan yang digunakan ikwanul muslimin dalam mewujudkan tujuan penyuluhan adalah perbaikan individu. Dalam hal ini dijelaskan, dalam perbaikan individu, kemungkinan mendorong sifat-sifat utama, amar makruf dan nahyimunkar, bersegera mengerjakan kebaikan, menggiring opini umum kepada fikroh islamiyah, dan selalu mewarnai praktik kehidupan dengannya adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu sebagai pribadi, disamping merupakan kewajiban jamaah sebagai lembaga yang aktif. Adapun sasaran jangka panjang penyuluhan adalah reformasi pemerintah, mengembalikan kekhalifahan mewujudkan kedaulatan dan kepemimpinan dunia.

Sejalan dengan itu, terdapat beberapa petunjuk dan motivasi Islami yang diarahkan pada penekanan agar kemiskinan terus dikikis dan dihilangkan, sehingga setiap manusia baik individu maupun kelompok masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia. Kemiskinan akan membawa manusia kepada perbuatan melawan hukum, merusak lingkungan, bahkan sanggup mengorbankan milik paling berharga yaitu imann. Dan Islam mengajarkan, kemiskinan mendekatkan manusia kepada kekafiran. Oleh karena itu Allah memperingatkan agar umat Islam senantiasa memperhatikan hak-hak orang miskin.

Pemahaman yang benar tentang ajaran Islam itu perlu dijadikan landasan kerja dan operasional bagi pemberdayaan kelembagaan agar dapat lebih berfungsi dalam masyarakat. Dan harus diposisikan sebagai proses, metode, program dan tindakan, yang diutamakan bagi orang-orang miskin, faqir, dan dhu’afa. Kiranya perlu dikemukakan pula, nilai kerja seseorang maupun kelembagaan bukan ditentukan oleh jenis kelamin melainkan oleh kadar imannya.

Dengan amal soleh yang ia lakukan disertai iman yang teguh kepada Allah SWT. Bagi mereka yang memberdayakan kelembagaan masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang sejahtera. Hasil amal soleh yang diperoleh tersebut hendaknya tidak dimiliki oleh dirinya sendiri melainkan diupayakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu kerjasama dan tolong menolong diantara anggota masyarakat dalam mewujudkan kebajikan dan karya yang bernilai sangat dianjurkan.

Dalam melakukan suatu pekerjaan, manusia memerlukan ilmu pengetahuan. Dengan demikian ilmu pengetahuan merupakan alat manusia dalam membina pengetahuannya. Oleh karena itu manusia hendaknya bekerjasama dengan ilmu agar memperoleh hasil yang bernilai tinggi. Sebaliknya, para aktivis sosial keagamaan hendaknya tidak melakukan suatu tindakan diluar pengetahuan dan kemampuannya, sebab segala tindakan akan menimbulkan konsekuensi dan tanggung jawab. Kelembagaan dapat diberdayakan dengan ilmu agar dapat menangkap kebenaran dan memperoleh ridho-Nya, sebagaimana harapan dan jadi tujuan bagi setiap manusia yang beriman.

Pengembangan masyarakat relevan dengan persoalan internal manusia sebagai subyek atau pelaku dan sekaligus obyek yang menjadi sasaran pembangunan. Manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan menjadi komponen utama dalam pembangunan masyarakat. Sebab sumber daya manusia menjadi modul utama dan harus dijadikan fokus yang strategis untuk mengangkat harkat dan martabat diri dalam kehidupan individu yang lebih baik. Problem yang dihadapi umat Islam diantaranya ketidakmampuan individu-individu sebagai anggota masyarakat disebabkan kurangnya pemahaman terhadap ajaran agamanya (Islam). Mereka memerlukan landasan kultural dan pemahaman tentang ibadah secara komprehensif, sehingga semangat bagi dinamika dan etos kerja dapat tumbuh dan berkembang.

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agam Islam 1

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agam Islam 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1.        Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil antara lain dinyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan Pembinaan karir pegawai negeri sipil perlu ditetapkan jabatan fungsional.

2.        Sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan pemerintah tersebut telah di keluarkan keputusan presiden nomor 87 Tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang antara lain menetapkan bahwa penyuluh agama adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri yang termasuk dalam rumpun jabatan keagamaan.

3.        Berdasarkan keputusan Menkowasbangpan Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 Tanggal 30 September 1999 telah ditetapkan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya dan untuk pengaturan lebih lanjut telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor: 178 Tahun 1999. Dalam keputusan ini telah diatur hal-hal yang berkenaan dengan pengangkatan, penilaian, penetapan angka kredit, kenaikan pengkat, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional Penyuluh Agama.

4.        Untuk mengatur teknis pelaksanaan SKB Menteri Agama dan Kepala BKN Nomor: 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penyuluh Agama dan angka kreditnya ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Penyuluh Agama Islam dan pejabat lain yang terkait agar ada kesatuan bahasa dan pengertian dalam melaksanakan ketentuan jabatan fungsional Penyuluh Agama.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini diberlakukan untuk penyuluh Agama Islam dilingkungan Departemen Agama meliputi:

1.        Bidang pelayanan, kedudukan dan kelompok sasaran Penyuluh Agama;

2.        Teknis Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Penyuluh Agama;

3.        Teknis Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, Pembebasan Sementara, dan pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Pemensiunan.

D. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.        Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.

2.        Instansi pembina jabatan fungsional Penyuluh Agama adalah Departemen Agama.

3.        Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Penyuluh Agama dalam melaksanakan butir-butir rincian kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat di pergunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Agama.

4.        Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit.

5.        Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang di tetapkan

6.        Kelompok sasaran adalah kelompok atau anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kerja seseorang penyuluh agama.

7.        Kelompok binaan adalah unsur kelompok masyarakat yang berada dalam kelompok sasaran yang telah terbentuk dalam suatu kelompok yang teroganisir dalam jumlah 10-20 orang dan telah memiliki program pembinaan yang terarah dan sistematis.

8.        Pemberian konsultasi adalah kegiatan penyuluh agama memberikan konsultasi terhadap permasalahan keagamaan dalam pembangunan melalui bahasa agama yang dihadapi masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok, misalnya: di bidang sengketa tanah, waqaf, sengketa rumah tangga dan lain-lain.

9.        Koordinator Penyuluh Agama adalah seorang Penyuluh Agama yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Penyuluh Agama di masing-masing unit kerja yang meliputi penyusunan program pelaksanaan, dan pelaporan penyuluhan termasuk pelayanan penilaian angka kredit.

10.    Kriteria penilaian adalah ukuran atau ketentuan yang harus digunakan bagi penilaian kegiatan atau prestasi kerja Penyuluh Agama sebagai dasar untuk penetapan angka kredit.

11.    Kegiatan yang bersifat penugasan adalah kegiatan yang bukan tugas pokoknya namun karena kedinasan tugas tersebut harus terlaksanan tetapi Pejabat Penyuluh Agama yang seharusnya melaksanakan tugas tersebut tidak ada, maka Penyuluh Agama yang ada dengan surat tugas dari pimpinan di haruskan melaksanakan tugas tersebut.

12.    Prestasi kerja adalah hasil kerja dan kemajuan yang telah dicapai seorang penyuluh agama selain bidang tugasnya.

13.    Pendidikan dan pelatihan kedinasan adalah upaya peningkatan dan atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai dan keterampilan yang sesuai dengan profesi penyuluh agama dan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas Penyuluh Agama.

14.    Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan kedinasan adalah surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan yang diperoleh penyuluh agama karena mengikuti pelatihan kedinasan.

15.    Pengembangan profesi, adalah kegiatan penyuluh agama dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan untuk meningkatkan mutu baik bagi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan profesionalisme tenaga penyuluh maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penyuluh agama.

16.    Penelitian, adalah kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut prestasi ilmiah yang sistematik untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran liputan sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial.

17.    Metode ilmiah penelitian dan pengembangan adalah suatu cara pelaksanaan yang sistematik dan obyektif yang mengikuti tahap-tahap:

a. Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan

b. Menyusun kapasitas

c. Menyusun rancangan penelitian

d. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan

e. Melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data

f. Menganalisis dan menginterprestasikan data dan

g. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.

18.    Makalah hasil penelitian, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seorang atau kelompok orang yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan hasil penelitian di bidang bimbingan dan penyuluhan agama atau pembangunan.

19.    Makalah berupa tinjauan/ulasan ilmiah, adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang yang membahas suatu pokok bahasan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah di bidang bimbingan/penyuluhan Agama atau pembangunan.’

20.    Pengembangan adalah kegiatan tindak lanjut penelitian untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara mempergunakan teori-teori dan atau proses-proses untuk tujuan-tujuan praktis.

21.    Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah informasi ilmiah yang diterbitkan oleh suatu penerbit yang memiliki dewan redaksi atau lembaga pemerintah dan disebarluaskan kepada masyarakat.

22.    Majalah ilmiah yang diakui Departemen yang bersangkutan adalah majalah yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditertapkan sebagai majalah ilmiah oleh pejabat dilingkungan Departemen yang serahi tugas itu.

23.    Pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang membahas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

24.    Buku pelajaran adalah bahan/materi pelajaran yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk buku yang digunakan sebagai pegangan belajar dan mengajar baik sebagai pegangan pokok maupun pelengkap.

25.    Modul adalah materi pelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut.

26.    Penulis utama adalah seorang yang memprakarsai penulisan, memiliki ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat outline, penyusunan konsep tulisan hingga nama yang bersangkutan tertera pada urutan pertama atau bersangkutan dinyatakan secara jelas sebagai penulis utama.

27.    Penulis pembantu adalah seorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama, misalnya dalam hal pengumpulan data, analisis data, penyempurnaan konsep/penambahan bahan materi dan penyunting.

28.    Ilmu pengetahuan, adalah kumpulan pengetahuan hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah penelitian dan pengembangan yang memberikan pamahaman informasi tentang gejala-gejala alam dan sosial.

29.    Teknologi tepat guna, adalah teknologi yang menggunakan sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi/ada secara berdayaguna dan berhasil guna atau untuk pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, murah, dan sederhana.

30.    Karya seni adalah suatu proses kreatif dalam bidang kesenian yang dilandasi oleh pengamatan dan penghayatan dengan melibatkan cipta, rasa dan karsa, antara lain berupa hasil seni lukis, seni patung, seni grafis, seni keramik, seni musik, seni karawitan, seni pendalangan, seni teater, seni kriya, seni kaligrafi, dan khat.

31.    Karya seni monumental adalah hasil karya senin/desain untuk meningkatkan wibawa lingkungan sekurang-kurangnya tingakat kabupaten/kotamadaya, sesuai dengan nilai yang dikaitkan dengan tempat peristiwa, atau pribadi yang bersangkutan yang didukung oleh aspirasi lingkungan.

32.    Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan penyuluh agama dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian untuk peningkatan wawasan, pengetahuan, nilai dan sikap, keterampilan serta kegiatan dan kesejahteraan masyarakat.

33.    Pendukung penyuluhan adalah kegiatan pengawas sekolah yang dapat menunjang penyelenggaraan tugas, wewenang dan tanggungjawab penyuluh agama.

34.    Seminar adalah salah satu bentuk pertemuan ilmiah untuk membahas masalah tertentu dalam bidang bimbingan dan penyuluhan agama/pembangunan untuk memperoleh suatu kesimpulan.

35.    Lokakarya adalah salah satu bentuk pertemuan untuk membahas masalah tertentu dalam bidang Bimbingan dan Penyuluhan Agama untuk memperoleh hasil tertentu yang perlu ditindaklanjuti.

36.    Keanggotaan dalam organisasi profesi adalah ke dudukan seorang Penyuluh Agama dalam organisasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan profesionalnya, yang dibuktikan dengan kartu anggota atau keputusan dari pejabat yang berwenang.

37.    Kepengurusan dalam kegiatan kemasyarakatan adalah kedudukan dalam kepengurusan seseorang penyuluh agama dalam organisasi kemasyarakatan yang telah melembaga, dan dibuktikan dengan kartu anggota atau keputusan pejabat yang berwenang.

38.    Menjadi delegasi pertemuan ilmiah adalah mengikuti pertemuan ilmiah sebagai wakil negara atau propinsi atau kabupaten/kotamadya atau kelompok profesional dalam ranka pengembangan atau saling tukar informasi ilmu pengetahuan.

39.    Mengikuti seminar/lokakarya adalah mengikuti pertemuan kerja bidang bimbingan penyuluh Agama/pembangunan dalam rangka memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan memberikan saran yang dapat menunjang dalam memecahkan masalah yang dibahas, serta mempererat tali persaudaraan sesame peserta dan profesi.

40.    Menjadi delegasi pertemuan keagamaan adalah mengikuti pertemuan keagamaan sebagai wakil negara atau propinsi atau kabupaten atau kelompok profesional dalam rangka pengembangan atau saling tukar informasi masalah-masalah keagamaan.

41.    Tafsir tematis adalah penjelasan atau urutan tentang tema-tema tertentu yang berkait dengan bahan bimbingan atau penyuluhan.

BAB II

TINGKAT JABATAN, BIDANG, KEDUDUKAN

DAN KELOMPOK SASARAN PENYULUH AGAMA

A. TINGKAT JABATAN DAN ANGKA KREDIT KUMULATIF

Jenjang jabatan Penyuluh Agama dan angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Penyuluh Agama untuk dapat dipertimbangkan pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah:

NO	Nama Jabatan	Pangkat	Gol Ruang	Angka Kredit Kumulatif
A	Penyuluh Agama Terampil
1	Terampil Pelaksana	Pengatur Muda Tingkat 1	II/b	40
		Pengatur	II/c	60
		Pengatur Tingkat 1	II/d	80
2	Terampil Pelaksana Lanjutan	Penata Muda	III/a	100
		Penata Muda tingkat 1	III/b	150
3	Terampil Penyela	Penata	III/c	200
		Penata tingkat 1	III/d	300

NO	Nama Jabatan	Pangkat	Gol Ruang	Angka Kredit Kumulatif
A	Penyuluh Agama Ahli
1	Ahli Pertama	Penata Muda	III/a	100
		Penata Muda Tingkat 1	III/b	150
2	Ahli Muda	Penata	III/c	200
		Penata tingkat 1	III/d	300
3	Ahli Madya	Pembina	IV.a	400
		Pembina tingkat 1	IV/b	550
		Pembina Utama Muda	IV/c	700

B. BIDANG PENYULUH AGAMA

1.        Bidang penyuluh Agama terdiri dari lima, yaitu:

a.    Bidang penyuluh Agama Islam

b.    Bidang penyuluh Agama Protestan

c.    Bidang penyuluh Agama Katolik

d.   Bidang penyuluh Agama Hindu

e.    Bidang penyuluh Agama Budha

2.    Pengembangan Bidang Spesialisasi Penyuluh Agama

a.    Bidang penyuluhan agama Islam dapat dikembangkan kepada spesialisasi tertentu, Contoh: Penyuluh Agama Ahli Bidang Zakat atau Bidang Pembinaan Ekonomi dengan Bahasa Agama Islam.

b.    Penetapan Spesialisasi Bidang Penyuluh Agama dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses seleksi kemampuan, pengalaman, dan ijasah yang dimiliki Penyuluh Agama yang bersangkutan.

3.        Teknis Penetapan Bidang Penyuluhan Agama

a.    Penentuan Bidang Penyuluh Agama disesuaikan dengan Agama yang dianut oleh penyuluh Agama yang bersangkutan dan spesialisasi pendidikan keagamaan yang dimilikinya.

Contoh:

Drs. Ahmad, beragama Islam, pendidikan S-1 Agama Islam. Oleh karena yang bersangkutan memiliki syarat untuk diangkat menjadi penyuluh agama. Maka bidang Penyuluh Agama yang dicantumkan dalam keputusan pengangkatannya adalah Islam.

b.    Perpindahan bidang penyuluh agama tertentu kebidang penyuluh agama lain tidak

dapat dilakukan.

C. KEDUDUKAN DAN PEJABAT PENILAI DP3 PENYULUH AGAMA

1.    Kedudukan Penyuluh Agama

Kedudukan penyuluh Agama adalah Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) unit kerja pelaksanaan tugas sehari-hari adalah:

a.    Tingkat Kandepag Kab/Kota yang selanjutnya disebut tingkat Kab/Kota yaitu Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) unit kerjanya adalah seksi Penamas/TOS pada Kandepag Kab/Kota yang bersangkutan. Penyuluh Agama tingkat Kab/Kota mempunyai tugas, tanggungjawab wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat yang bersifat antar kecamatan dan instansi dalam lingkungan kabupaten yang bersangkutan. Contoh: masyarakat perkotaan yang bersangkutan, binaan khusus.

b.    Tingkat Kanwil Depag Propinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa yang selanjutnya disebut tingkat propinsi yaitu Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal)/unit kerjanya adalah bidang Penamas/TOS pada Kanwil Dep. Agama Propinsi yang bersangkutan. Penyuluh Agama Tingkat Propinsi mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasaran masyarakat yang bersifat antar/lintas kabupaten dan instansi tingkat propinsi yang bersangkutan.

c.    Tingkat Departemen yang selanjutnya disebut tingkat pusat yaitu Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) unit kerjanya adalah Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. Penyuluh Agama Tingkat Pusat, mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh dalam melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama pada kelompok sasarannya bersifat nasional dan internasional atau instansi pemerintah/swasta tingkat pusat.

d.   Tingkat Instansi lain yaitu Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) unit kerjanya adalah pada masing-masing instansi Penyuluh Agama Tingkat Instansi mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk secara penuh dalam melakukan kegiatan penyuluhan agama khusus kepada pegawai/karyawan suatu instansi termasuk kepada pegawai/karyawan cabang/perwakilan Departemen/LPND Tk. Pusat/Daerah dan Pemda Tingkat Propinsi atau kabupaten serta BUMN dan instansi lain yang memerlukan.

2.        Pejabat Penilai DP3

Pejabat yang berwenang melakukan Penilaian/Pejabat penilai dan atasan Pejabat Penilai dalam membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bagi Penyuluh Agama adalah sebagai berikut:

a. Penyuluh Agama Tingkat Kab/Kota

1)   Penyuluh Agama Terampil Pelaksana golongan ruang IIb s/d IId pejabat Penilai DP3 adalah Kasi penamas/TOS dan atasan pejabat penilai adalah Kepala Kandepag Kab/Kota yang bersangkutan.

2)   Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan s/d Penyuluh Agama Terampil Penyelia, golongan ruang III/a s/d III/d dan Penyuluh Agama Ahli Pertama golongan ruang III/a s/d III/d dan Penyuluh Agama Ahli Muda golongan ruang III/c, III/d pejabat penilai DP3 adalah Kasie Penamas/TOS dan atasan Pejabat Penilai dalah Kakandepag Kab/Kota yang bersangkutan.

3)   Penyuluh Agama Ahli Madya golongan ruang IV/a s/d IV/c. Pejabat Penilai DP3 adalah Kepala Kandepag Kab/Kota dan atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Kanwil Depag Propinsi yang bersangkutan.

b. Penyuluh Agama Tingkat Propinsi

1)   Penyuluh Agama Terampil Pelaksana golongan ruang II/b s/d II/d pejabat penilai DP3 adalah Kepala seksi penyuluhan/TOS atasan pejabat Kepala penilai adalah Kepala Bidang Penamas/TOS pada Kanwil Depag yang bersangkutan.

2)   Penyuluh Agama Terampil Pelaksana Lanjutan s/d Terampil Penyelia golongan ruang III/a dan III/d serta Penyuluh Agama Ahli Pertama s/d Penyuluh Agama Ahli Muda golongan ruang III/a s/d III/d pejabat penilai DP3 adalah Kepala Seksi Penyuluhan/TOS atasan pejabat penilai adalah Kepala Bidang Penamas/TOS Kanwil Depag yang bersangkutan.

3)   Penyuluh Agama Ahli Madya golongan ruang IV/a s/d IV/c pejabat penilai DP3 adalah Kepala Bidang Penamas/TOS atasan Pejabat Penilai adalah Kepala Kanwil Departemen Agama yang bersangkutan.

c. Penyuluh Agama Tingkat Pusat

Penyuluh Agama Terampil s/d Penyuluh Agama Ahli pejabat penilai DP3 adalah kepala Subdit Penyuluhan dan Lembaga Dakwah dan atasan pejabat penilai adalah Direktur Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

D. PENUGASAN DAN PENETAPAN LOKASI/SASA RAN BINAAN

Penetapan lokasi/wilayah sasaran binaan kepada setiap pejabat fungsional penyuluh agama dilakukan:

1.        Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah melaksanakan tugas:

a.    Penyuluh Agama yang unit kerjanya pada Kandepag. Kab/Kota adalah Kepala Kandepag kab/Kota yang bersangkutan;

b.    Penyuluh Agama yang unit kerjanya pada Kanwil Depag Propinsi adalah Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi yang bersangkutan;

c.    Penyuluh Agama yang penempatannya pada Kandepag Kab/Kota yang tidak terdapat struktur seksi Penamas/Penyelenggara Bimas tertentu sesuai typologi Kandepag Kab/Kota yang bersangkutan adalah Kepala Kanwil Departemen Agama yang bersangkutan;

d.   Penyuluh Agama yang ditempatkan pada unit pusat adalah Direktur Penamas Ditjen Bagais;

e.    Penyuluh agama yang bertugas pada suatu Departemen/LPND/Instansi/Pemda adalah oleh Kepala unit Kepegawaian Departemen/LPND/Instansi/Pemda yang bersangkutan.

2.        Pengaturan Tugas Penyuluh Agama

a.    Untuk tahap awal penetapan lokasi kelompok sasaran/binaan bagi penyuluh agama dilakukan berdasarkan adanya struktur organisasi seksi penamas/Penyelenggara Bimas Agama tertentu sesuai typologi Kandepag Kab/Kota yang bersangkutan dengan ratio 1 orang Penyuluh Agama melaksanakan pembinaan untuk wilayah kecamatan;

b.    Bilamana ketenagaan jabatan fungsional penyuluh agama masih terbatas, maka seorang penyuluh agama dapat diberi tugas untuk melakukan pembinaan terhadap beberapa kecamatan yang berdekatan.

c.    Tahap berikutnya penetapan lokasi kelompok sasaran/binaan bagi penyuluh Agama dilakukan berdasarkan jumlah tertentu kelompok sasaran/binaan tingkat Propinsi/Pusat.

3.        Jumlah Kelompok Binaan

Setelah seorang penyuluh agama ditugaskan dalam satu kecamatan/wilayah tertentu, maka penyuluh agama yang bersangkutan agar segera melakukan usaha pembentukan kelompok binaan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.    Jumlah kelompok binaan setiap penyuluh disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Penyuluh Agama	JUMLAH MINIMAL
		Kelompok Binaan		Volume Kegiatan bimbingan dan Penyuluhan Bulan/ Kelompok		Ket.
		Padat/ Mudah	Jarang/ Sulit	Padat/ Mudah	Jarang/ Sulit
1	Penyuluh Agama Dep Agama	20	10	4x	2x
2	Penyuluh Agama Instansi	20	-	4x	-

b.    Jumlah anggota setiap kelompok binaan minimal 15-20 orang.

c.    Jenis sasaran kelompok binaan penyuluh agama fungsional diutamakan kepada masyarakat yang belum pernah terjangkau atau belum terbentuk dalam kelompok binaan tetap oleh proses pembinaan penyuluh agama honorer atau Juru Dakwah/Pembimbing Agama yang telah ada.

d.   Walaupun pada prinsipnya pelaksanaan tugas jabatan fungsional adalah bersifatmandiri, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokonya seorang penyuluh agama harus melakukan koordinasi dan kerjasamayang sebaik-baiknya dengan instansi/lembaga yang terkait dengan penyuluh agama baik fungsional penyuluh lainnya antara lain Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian yang berada di lingkungan masing-masing.

e.    Sasaran akhir penugasan seorang penyuluh agama adalah terlaksananya pendidikan masyarakat melalui bimbingan dan Penyuluhan Agama dan Pembangunan melalui bahasa agama kepada seluruh masyarakat dalam wilayah binaannya melalui pembentukan kelompok binaan tetap dengan program pembinaan yang terarah dan sistematis.

f.     Setiap pejabat fungsional Penyuluh Agama agar dapat berperan aktif menggerakkan kegiatan organisasi/lembaga dakwah yang ada diwilayah kerjanya masing-masing dan organisasi semi resmi seperti BP.4, LPTQ, P2A dan lain-lain.

E. JENIS KELOMPOK SASARAN/BINAAN PENYULUH AGAMA

Untuk keperluan penentuan kelompok sasaran Penyuluh agama dapat melakukan pembagian kelompok sasaran dan pembentukan kelompok binaan dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

1.        Kelompok sasaran masyarakat umum terdiri dari kelompok binaan:

a.    Masyarakat pedesaan;

b.    Masyarakat transmigrasi

2.        Kelompok sasaran masyarakat perkotaan, terdiri dari kelompok binaan:

a.    Komplek perumahan

b.    Real Estate

c.    Asrama

d.   Daerah pemukiman baru

e.    Masyarakat pasar

f.     Masyarakat daerah rawan

g.    Karyawan instansi pemerintah/swasta Tk. Kabupaten/Propinsi

h.    Masyarakat industri

i.      Masyarakat sekitar kawasan industri

3.        Kelompok sasaran masyarakat khusus, terdiri dari:

a.    Cendikiawan terdiri dari kelompok binaan:

1) Pegawai/Karyawan instansi pemerintah

2) Kelompok profesi

3) Kampus/masyarakat akademis

4) Masyarakat peneliti serta para ahli

b.    Generasi Muda terdiri dari kelompok binaan:

1) Remaja Masjid

2) Karang Taruna

3) Pramuka

c.    LPM terdiri dari kelompok binaan:

1) Majlis Taklim

2) Pondok Pesantren

3) TPA/TKA

d.   Binaan Khusus terdiri dari kelompok binaan

1) Panti Rehabilitasi/Pondok Sosial

2) Rumah Sakit

3) Masyarakat Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

4) Komplek Wanita Tuna Susila (WTS)

5) Lembaga Pemasyarakatan (LP)

e.    Daerah Terpencil terdiri dari kelompok binaan:

1) Masyarakat Daerah Terpencil

2) Masyarakat Suku terasing.

F. PEMBENTUKAN KELOMPOK BINAAN

Atas dasar hasil analisis data identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan kelompok sasaran yang ada, seorang penyuluh agama melakukan pembentukan kelompok binaan, melalui proses sebagai berikut:

1.         Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat/tokoh agama diwilayah/sasaran;

2.         Melakukan rapat pembentukan kelompok binaan dengan memperhatikan kebutuhan/minat kelompok sasaran yang ada. Misalnya: Pada suatu lingkungan kelompok sasaran banyak didapati anak-anak usia sekolah dan remaja yang belum mampu membaca dan menulis Al-Qur’an maka kelompok binaan yang perlu dibuat adalah kelompok binaan TPA/TKA (Pemberian nama dapat dikaitkan dengan nama tempat pelaksanaan kegiatan misalnya nama Masjid/Mushalla/ Desa/kampung dan lain-lain).

BAB III

RINCIAN TUGAS POKOK PENYULUH AGAMA BERDASARKAN JENJANG

JABATAN

 Bersambung .....